Di Tengah Wabah Covid-19, Kebutuhan Mendirikan Perusahaan Tetap Ada

Manfaatkan teknologi yang sudah ada, yakni OSS Versi 1.1.

Wabah virus Corona (Covid-19) membuat pemerintah membatasi mobilitas manusia. Masyarakat diminta untuk diam di rumah demi mencegah penularan virus yang lebih massif. Imbauan ini membuat sejumlah kegiatan seperti bekerja dan belajar dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi internet.

Di sektor ekonomi, proses perizinan dijamin tetap berjalan lewat mekanisme online yang sudah disediakan oleh pemerintah yakni Online Single Submission (OSS). Chief Executive Officer Easybiz, Leo Faraytody, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah menyediakan OSS untuk sektor perizinan. Sehingga meskipun dalam situasi wabah virus Corona, orang-orang tetap bisa berusaha dan melakukan sesuatu terutama untuk persoalan pendirian perusahaan.

“Walaupun situasi wabah seperti sekarang, orang tetap berusaha untuk melakukan sesuatu termasuk Easybiz,” kata Leo dalam Webinar Hukumonline dengan tajuk “Perizinan Usaha Melalui Sistem OSS Versi 1.1 Bagi Pelaku Usaha” , Selasa (31/3).

Meskipun jumlahnya turun, kata Leo, tetap saja ada kebutuhan untuk mendirikan perusahaan. Akan tetapi ada juga yang request untuk melakukan perubahan, artinya situasi tidak baik tapi bisnis tetap bisa berjalan.

(Baca: Setahun OSS di Mata User)

Kemudian mengoptimalkan teknologi OSS yang sudah 1,5 tahun. Menurut Leo, sudah banyak improvement ketika ada kejadian seperti sekarang masyarakat masih bisa menggunakan layanan tersebut untuk kepentingan perusahaan.

“Kalau tidak ada OSS mungkin aktifitas OSS akan banyak terganggu terutama urusan perizinan,” katanya

Konsultan Easybiz, Andrey, menambahkan jika proses perizinan lewat OSS dalam dua pekan terakhir sempat terhenti di minggu-minggu awal setelah pemerintah menyerukan untuk tetap berada di rumah. Namun hal tersebut kembali normal meskipun terjadi penurunan jumlah pengurusan perizinan.

“OSS sempat terhenti di minggu-minggu awal, bisa masuk tapi stack. Mungkin karena user banyak masuk dan traffic meningkat karena semua orang kerja dari rumah dan menggunakan internet,” tambahnya.

Periode

Jumlah Perizinan yang Diproses

Catatan

14 Februari – 1 Maret 2020

204.199 perizinan (39.618 berupa NIB)

Dua minggu sebelum virus Corona teridentifikasi.

2-18 Maret 2020

240.178 perizinan (47.114 berupa NIB)

Ada kenaikan sebesar 18,99 persen untuk NIB. Kenaikan di sektor perdagangan dan kesehatan.

17-31 Maret 2020

Tidak ada layanan tatap muka untuk sektor perizinan dan non perizinan. Pengiriman dokumen manual dilakukan via pos.

Hambatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah melakukan pembaharuan sistem OSS dari Versi 1.0 ke 1.1 pada akhir tahun lalu. Menurut Leo, perbedaan yang cukup menonjol di OSS 1.1 adalah sektor perizinan yang diperluas, di mana pada 1.0 perizinan masih berfokus pada pendirian PT saja, namun OSS Versi 1.1 pelaku usaha bisa mengurus perizinan untuk Perseroan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Dengan adanya OSS, Leo mengatakan bahwa arah pemerintah dalam mempermudah perizinan sudah benar. Hanya saja, pemerintah belum mengoptimalkan fitur-fitur di dalam OSS. Padahal, pemerintah ingin semua proses pendirian perusahaan pengembanganan seperti ekspansi dan lain-lain untuk perusahan sampai dengan proses penutupan diselesaikan melalui OSS.

“Sebenarnya sudah diakomodir di OSS terkait penutupan dan pengembangan usaha juga dilakukan melalui OSS, cuma fitur-fiturnnya belum dioptimalkan dan difungsikan secara maksimal. Setau kami fokus lebih ke proses pendirian dan perizinan untuk perusahaan baru, untuk perusahaan yang sudah eksis sebelum ada OSS mungkn ada di prioritas berikutnya, fitur tidak full tapi semua bisa dilakukan,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah terletak di izin lokasi. Izin lokasi masih menjadi masalah yang belum ada solusi, terutama karena izin lokasi dianggap sebagai pengganti izin domisili, padahal jelas berbeda. Leo menegaskan bahwa izin lokasi bukanlah pengganti izin domisili, karena baik izin lokasi maupun izin domisili berbeda dalam penggunaanya.

“Izin lokasi diberikan kepada perusahaan yang akan mengelola dan membangun sebuah kawasan, bukan perusahaan menyewa. Izin lokasi proses panjang dan tidak mudah dan besar, sedangkan perusahan-perusahaan yang tidak membangun di sebuah wilayah, tidak perlu izin lokasi, apalagi yang menyewa karena izin lokasi mungkin sudah dimiliki pemilik bangunan dan pemilik tanah. Banyak yang konsultasi ke kita,” ujar Leo.

Sementara itu, Andrey menilai bahwa setidaknya terdapat delapan kendala dalam pengurusan perizinan lewat OSS Versi 1.1. Misalnya koneksi server OSS yang belum stabil, interkoneksi antar sistem OSS, AHU, Dirjen Pajak dan Dinas Kependudukan belum sempurna, serta user guide yang belum jelas.

Kemudian interkoneksi OSS dengan Kementerian, Lembaga, dan daerah masih dalam pengembangan, mapping KBLI yang belum sempurna dan tidak ada petunjuk/arahan/ guidance yang jelas mengenai mapping, dan masih belum ada petunjuk atas proses izin operasional/komersial.

“Lalu untuk menu perubahan, pada praktik pelaksanaan masih cukup membingungkan, dan setiap ada penambahan fitur baru dalam sistem OSS tidak ada pemberitahuan dan petunjuk yang jelas,” pungkasnya.

Saat mencoba konfirmasi kepada pihak BKPM, Deputi Bidang Pelayanan BKPM Husen Maulana maupun Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot, tidak merespons pesan singkat yang dikirimkan oleh Hukumonline. 

Leave a Reply