Tangani Wabah Corona, Pemprov Jatim Kucurkan Rp 2,38 Triliun

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wabah virus Corona (Covid-19) di Jatim kian meluas. Terbaru, Jumat (3/4/2020), jumlah pasien positif bertambah menjadi 152 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 717 da…

TANGANI CORONA: Khofifah-Emil Dardak, kucurkan Rp 2,38 triliun untuk tangani Corona. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com – Wabah virus Corona (Covid-19) di Jatim kian meluas. Terbaru, Jumat (3/4/2020), jumlah pasien positif bertambah menjadi 152 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 717 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi 9.435.
Melihat badai virus Corona yang tak kunjung berlalu, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp 2,384 atau sekitar 6,79 persen dari APBD Jatim 2020 (Rp 35,1 triliun).

Jumlah tersebut untuk seluruh hal yang terkait dengan promotif, preventif, kuratif, tracing, dan dampak sosial ekonomi Covid-19 hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

“Jikalau ini kemudian diikuti oleh bupati/wali kota se-Jatim, kalau mereka bisa mengalokasikan juga sama, katakan 6-7 persen, maka ini akan memberikan bantalan yang kuat bagi dampak sosial ekonomi Covid-19 di Jatim,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Khofifah menjelaskan, dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 yang dihitung yakni mereka ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun di luar DTKS berdasarkan rumpun keluarga.
“Kenapa kita menggunakan DTKS? Karena pada dasarnya intervensi dari pemerintah pusat, apakah kaitan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau dari PKH (Program keluarga Harapan) itu mereka yang masuk DTKS,” katanya.

Namun hari-hari ini, Khofifah juga menemukan fenomena baru, bahwa mereka yang ada di daerah kepulauan terkonfirmasi misalnya tidak bisa menjual hasil tangkapan ikan. Sebagian dari mereka tidak masuk DTKS.
Begitu pula di kota, mungin ada driver ojek online (Ojol) yang tidak masuk DTKS, atau pemudik karena semula perantau yang mendapatkan income harian dari penjualan lewat UMKM.
“Dalam hitung-hitungan ini, total kalau mereka di perdesaan ada 4,73 juta keluarga. Dari jumlah ini yang masuk DTKS ada 3,73 juta, berati ada satu juta kira-kira di luar DTKS,” ujar Khofifah.

Lalu di kota (sektor non-agro) ada sekitar 3,8 juta keluarga yang akan terdampak. Dari jumlah itu yang tercover melalui DTKS tercatat satu juta, dan di luar DTKS 2,8 juta keluarga.
“Ini yang tadi kami di luar urunannya pusat. Saya mohon maaf menggunakan ini, karena pusat menambah, dari yang kemarin 2,8 juta ditambah 1,040 juta. Ini untuk BNPT,” kata Khofifah.

“Pemprov menambahkan bantalan, baik yang dari BNPT maupun yang belum mendapatkan itu. Tentu kita berharap akan ada support dari kabupaten/kota,” imbuhnya.
Apalagi masing-masing sudah mendapatkan peraturan yang memungkinkan, bahkan wajib diikuti bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. •
» Baca Berita Terkait Pandemi Corona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *