Polemik Informasi Covid-19, Pergulatan Posisi Juru Bicara dengan Pejabat Negara Lain

Hingga akhir pekan pertama pada April 2020, tercatat dua ribu lebih kasus Coranavirus Deseases 2019 (Covid-19), nama resmi dari virus Corona yang terj

Hingga akhir pekan pertama pada April 2020, tercatat dua ribu lebih kasus Coranavirus Deseases 2019 (Covid-19), nama resmi dari virus Corona yang terjadi di Indonesia. Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara nasional pemerintah langsung mengambil alih penanganan pencegahan Covid-19. Dua hari berselang, pada 4 Maret 2020, pemerintah resmi membentuk satu organisasi sebagai unit tersendiri yang fokus menangani pandemi global tersebut. Terbentuklah, unit khusus penanganan yang diberi nama, Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Unit tersebut langsung dikomandoi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Secara proporsional, hal itu sudah sesuai dengan konteks yang terjadi.           Seiring berjalannya waktu, atas hiruk-pikuk dan desas-desus di masyarakat, maka penting adanya sistem komunikasi yang valid dan resmi dari pemerintah, melalui Gugus Tugas yang sudah terbentuk. Karena segala informasi merupakan hal yang penting dan sangat dinanti oleh publik, maka tim perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aktor sekaligus operator pengendali dan penyampai informasi. Kemudian, pemerintah mengganggap penting untuk menunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara pemerintah guna penanganan virus Corona. Achmad Yurianto selanjutnya terpilih menjadi juru bicara tersebut. Konsep The right man, the right place diterapkan oleh pemerintah dalam penunjukkan Achmad Yurianto. Hal ini berdasarkan atas pengalamannya sebagai Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes).           Posisi Achmad Yurianto sebagai Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 semakin proporsional, menyusul dilantiknya ia sebagai Direktur Jenderal P2P Kemenkes, pada 9 Maret 2020. Artinya, posisinya menjadi lebih strategis, sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal, saat ini sudah menjadi Direktur Jenderal. Artinya, beliau memilki peran strategis dalam hal penanganan Covid-19, bersama tim Gugus Tugas yang telah terbentuk. Dengan demikian, penunjukkan Achmad Yurianto telah sesuai dengan proporsinya. Dalam psikologi komunikasi, prior ethos telah terbentuk.           Sejak Achmad Yurianto bertugas sebagai jubir, ia menjadi perhatian media , tentu berimplikasi pada intensitas hadirnya dihadapan publik. Setiap pukul 16.00 atau saat sore hari tiba ia kerap melakukan konferensi pers. Konferensi Pers selalu dilakukan saat sore hari, mengingat sore hari merupakan waktu penting dalam perspektif media (Primetime). Waktu sore merupakan waktu yang tepat, saat banyak orang tengah beristirahat dari aktivitas apapun dalam keseharian. Melalui konferensi pers pula, ia selalu menyebutkan berbagai hal penting terkait upaya pemerintah melakukan penanganan pandemi Covid-19. Tidak hanya mengenai progres angka kasus, angka kematian, dan angka sembuh. Tetapi, ia juga terus mengajak masyarakat untuk mengikuti berbagai hal guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Harapannya, agar masyarakat bersedia mengikuti anjuran dari pemerintah.           Dalam perspektif Publik Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas), Achmad Yurianto beserta pemerintah tergolong sebagai organisasi non-profit. Maksudnya, organisasi pemerintah bukanlah organisasi yang berorientasi pada keuntungan, hasil, laba, bunga. Tetapi, berorientasi pada kepuasan publik. Jubir sebagai agen humas pemerintah harus mempertimbangkan dan menjadikan kepuasan publik sebagai indikator keberhasilannya. Dalam teori kehumasan, secara struktural humas merupakan bagian integral dari suatu organisasi, dimana Humas merupakan salah satu fungsi manajemen modern yang bersifat melekat pada manajemen perusahaan ( corporate management function ), atau manajemen organisasi atau unit pemerintahan. Hal tersebut berarti humas dapat berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik (two ways communications) dengan tujuan menciptakan serta memelihara sikap saling pengertian ( mutual understanding ), saling mempercayai, menciptakan goodwill , memperoleh dukungan publik dan demi terciptanya corporate image yang positif (Soemirat & Ardianto, 2010).[1] Gambar I: Alur Kerja Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 (Perspektif Organisasi Kehumasan) Gambar 1 di atas, merupakan kondisi ideal. Secara praktis, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 memiliki wewenang valid dalam menyampaikan perkembangan upaya pemerintah dan kondisi riil Covid-19 kepada masyarakat. Melalui upaya ‘satu pintu’, maka akan diperoleh informasi yang homogen. Artinya, informasi dan atau berita yang muncul dihadapan publik hanya terdiri dari satu versi saja. Meskipun, sesekali, Presiden sebagai kepala negara juga memiliki wewenang untuk menyampaikan segala kebijakan dalam situasi genting seperti saat ini. Selalu kepala negara, tentu memiliki opsi dalam penyampaian kebijakan pemimpin tertinggi. Hal itu dapat ditempuh melalui juru bicara presiden, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri terkait, atau Presiden sendiri yang secara langsung menyampaikan. Fleksibilitas itu sepertinya mempunyai resiko beragam. Jika tidak dikemas dengan baik, maka akan menimbulkan kerancuan informasi di masyarakat. Bukan mustahil, pada akhirnya, publik dalam situasi kebingungan yang dihasilkan dari gaya bahasa dan komunikasi dari pemerintah itu sendiri. Untuk meminimalisir resiko, selain Presiden langsung yang menyampaikan, maka, penting juga Juru Bicara Pemerintah yang berwenang penuh menyampaikan informasi ke publik. Peran media pers menjadi vital, selain mereka juga memaksimalkan potensi penggunaan media sosial resmi.

Leave a Reply