Tuntutan Perbanyak Tes Covid-19 Terus Menguat

Tuntutan supaya pemerintah pusat semakin gencar melakukan pencekan Covid

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tuntutan supaya pemerintah pusat semakin gencar melakukan pencekan COVID-19 terus menguat. Kali ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Jika ingin seperti Korea Selatan (Korsel), Indonesia perlu mengejar angka pengecekan sekitar dua juta orang. Sedangkan saat ini baru 50 ribuan.

Permintaan perbanyakan tes COVID-19 itu disampaikan RK saat menggelar rapat online bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Jumat (3/4). Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan di Korsel jumlah penduduknya sekitar 51 juta orang. Kemudian jumlah warga di sana yang menjalani tes COVID-19 menca pai 300 ribuan. Sementara itu dia membuka data pengetesan COVID-19 di Indonesia. RK mengatakan baik di DKI Jakarta maupun Jawa Barat, rata-rata pengetesan berbasis rapid test masih 15 ribuan. Sehingga total seluruh Indonesia dia memperkirakan pengetesan COVID-19 dengan rapid test maupun Polymerase Chain Recation (PCR) baru sekitar 50 ribuan.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta lebih sementara yang dites baru 50 ribuan, menurutnya belum bisa menunjukkan peta sebaran COVID-19.  “Di Korsel itu 51 juta (penduduk, red) mereka mengetes 300 ribu penduduk. Berarti 0,6 persen. Petanya bisa ketahuan. Indonesia miminal 2 juta (orang, red) yang dites,” jelasnya.

Jika jumlah yang dites mencapai 2 juta, baru bisa memetakan sebaran COVID-19 secara utuh. Untuk itu RK meminta tes cepat perlu terus diperbanyak. Dia mengakui dari 50 ribuan yang sudah dites menuju angka dua juta orang masih sangat jauh. Untuk itu dia meminta perhatian dari Wakil Presiden maupun pemerintah pusat untuk memperbanyak layanan rapid test. Selain itu RK menyampaikan kondisi pengetesan PCR yang diambil dari swab. Dia menjelaskan pengecekan PCR di fasilitas Kemenkes di Jakarta antre. Sehingga perlu diperbanyak lokasi pengecekan PCR di seluruh wilayah Indonesia. Menurut RK kapasitas tes PCR di Balitbangkes Jakarta hanya 200 sampel setiap hari. Jauh dibandingkan Korsel yang bisa mencapai 12 ribu sampel setiap hari. Dia menuturkan data terbaru kasus positif COVID-19 di seluruh Jawa Barat mencapai 223 orang.

RK menuturkan di samping pelaksanaan tes PCR, pelaksanaan tes cepat juga sangat penting untuk pendeteksi. Dia menuturkan beberapa klaster kasus COVID-19 di Jawa Barat ditemukan dari tes cepat. Di antaranya adalah pelaksanaan tes cepat di sekolah polisi di Sukabumi yang menemukan 310 kasus positif. Kemudian untuk klaster gereja Bathel di Bandung dari 637 jamaah yang menjalani rapid test, dinyatakan 226 orang positif.  “Pendetanya sudah meninggal dunia dan istrinya karena COVID-19,” ungkap RK.

Secara keseluruhan di Jawa Barat sudah dilakukan 15 ribu rapid test. Hasilnya 677 orang dinyatakan positif. Data ini belum dilaporkan ke gugus tugas sebagai kasus positif resmi. Sebab harus dikonfirmasi dengan pengetesan PCR. Dia meyakini jika tes PCR dilakukan kepada lebih banyak orang, jumlah kasus korona di Indonesia bertambah banyak. 

“Jadi kesimpulan pertama, saya berharap strategi memperbesar pengetesan ini harus menjadi strategi nomor satu,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan mengakui bahwa mendapatkan alat kesehatan seperti alat untuk rapid test menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI Kamis lalu (2/4) menuturkan bahwa kesulitan mendapatkan alat tersebut karena seluruh dunia mencari alat yang sama. Sementara produsen hanya memproduksi terbatas.

“Memang ada masalah untuk reagen dan VTM (virus transport medium),” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkes juga terus meningkatkan jejaring laboratorium. Hal tersebut berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan no HK.01.07/MENKES/216/2020. Sebelum keputusan menkes tersebut keluar, ada 45 laboratorium yang bisa menguji spesimen COVID-19 dengan PCR. Setelah adanya keputusan tersebut, bertambah  menjadi 49 laboratorium. Lebih lanjut Kepala Badan Litbangkes Kemenkes Siswanto menuturkan dari 49 jejaring laboratorium, yang jalan baru 14 laboratorium. 14 tersebt terdiri dari internal Kemenkes, laboratorium milik beberapa universitas, dan Eijkman. Untuk mengontrol kualitasnya, Balitbangkes tetap memantau. Caranya, spesimen yang diteliti jejaring laboratorium dikirim ke Balitbangkes. (wan/byu/far/jpg)

Leave a Reply