Hasil Riset Big Data Covid-19 yang Dilakukan Indef dari Perdebatan Lockdown sampai Jajaran Pemerintah Bercanda Tidak Berkualitas Serta Arahan Tak Jelas

Pemerintah ragu-ragu menjalankannya sehingga publik juga terbelah menjadi terafiliasi secara politik.

AKURAT.CO,
Lembaga Institute for Development of Economics and Finance melakukan riset big data
Covid-19
. Riset ini untuk monitoring program, kebijakan, dan tindakan
Pemerintah
dalam penanganan
Pandemi
Covid-19
. Metodologi riset dengan pengumpulan data dan analisis sosial media pada opini publik terhadap langkah
Pemerintah
.
Hasil riset big data
Covid-19
yang dilakukan
Indef
menunjukkan:
Pertama, intensitas percakapan tentang
Covid-19
ini memang cukup tinggi hanya dalam 2-3 minggu. Dari 145 ribu percakapan tersebut, mayoritas membicarakan lockdown (38 persen), di rumah saja (12 persen), koordinasi presiden dan menkes blepotan (9 persen), jangan panik (8 persen), dan seterusnya.
Jagad maya dipenuhi oleh isu kontroversi kebijakan
Pemerintah
dan sentimen positif dan negatif yhang bercampur aduk karena kejadian ini memang tidak pernah dihadapi oleh
Pemerintah
, kecuali
Pandemi
lebih kecil flu burung beberapa tahun yang lalu.
Kedua, perdebatan tentang lockdown sangat kontroversial dan intensif di dalam masyarakat, sampai seolah-olah terbelah. Hasil pengumpulan data ini menunjukkan bahwa di dalampercakapan tersebut kira-kita lebih dua pertiga dari total atau 68 persen setuju dengan lockdown.
Jumlah percakapan yang setuju terhadap lockdown sekaligus merupakan harapan terhadap
Pemerintah
. Informasi tentang lockdown sudah dipahami oleh publik dari informasi yangmelimpah pada media mainstream atau non-mainstream. Jumlah yang setuju lockdown lebihbanyak daripada yang setuju rapid test.
Ketiga,alasan dari yang setuju lockdown, antara lain: untuk mencegah keluar masuk manusiayang potensial menularkan
Covid-19
, mempermudah tracing dalam satu kota yang lockdown,yang utama adalah alasan keselamatan, bukan ekonomi. Harapan publik agar
Pemerintah
memberlakukan lockdown karena sudah banyak tokoh panutan, yang memberikan saran demi keselamatan masyarakat dimana gerak manusia dibatasi lebih ketat.
Publik paham bahwa pergerakan manusia secara bersama dan berkumpul di transportasi umum dipahami sebagai media penularan yang sangat efektif. Dengan demikian harapan masyarakat agar
Pemerintah
melakukan lockdown wajar lebih besar daripada membiarkan masyarakat bergerak,berkumpul dan menularkan
Covid-19
satu sama lain.
Keempat,opini lockdown relatif besar sangat lumrah karena banyak tokoh-tokoh masyarakat dan opinion makers banyak menganjurkan lockdown, bahkan Jusuf Kalla tegas sekali menganjurkan lockdown demi keselamatan masyarakat luas. Selain itu, banyak tokoh yang menganjurkan
Pemerintah
perlu mempertimbangkamn lockdown terbatas dan bertahap dan sudah semestinya alasan kesehatan diutamakan.
Tetapi
Pemerintah
ragu-ragu menjalankannya sehingga publik juga terbelah menjadi terafiliasi secara politik, dengan argumen politis, bukan dari kepentingan obyektif keselamatan manusia.
Kelima, hasil yang utama dari riset ini adalah fakta bahwa sentimen terhadap
Pemerintah
dalam penanganan
Covid-19
ini sangat negatif. Sekitar 66,3 persen dari ratusan ribu percakapan tersebut bersifat negatif terhadap jajaran
Pemerintah
. Sisanya hanya sekitar 33,7 persenmempunhyai sentimen positif.
“Kita baca di berbagai media sejak awal bersifat simpangsiur, bersenda gurau, saling bertolak belakang, meremehkan kasus
Covid-19
, dan sejenisnyasehingga menimbulkan sentimen negatif di media mainstream dan sekaligus terbukti negatif dimedia bukan mainstream, seperti riset di media sosial ini,” kata pendiri
Indef
Didik J. Rachbini.
Keenam, sentimen negatif ini tidak hanya terlihat pada perhitungan kuantitatif persentasi sentimen percakapan tersebut, tetapi secara kasat mata sudah terlihat. Awal ketika
Covid-19
masih belum meluas respons
Pemerintah
sangat gamblang implisit maupun eksplisit sangatmemandang enteng persoalan ini.
Komunikasi publik jajaran pemeringtah mulai dari presiden, wakil presiden, maupun menteri ditengarai tidak bermutu, membingungkan, bercanda tidakberkualitas, dan tidak ada arahan yang jelas. Jadi cukup wajar jika percakapan publik selamapaling tidak 3 minggu mempunyai sentimen negatif terhadap
Pemerintah
.
Ketujuh,bahkan sentimen negatif tersebut sepanjang bulan maret, terutama sejak pertengahantertuju kepada dua tokoh yaitu Menteri Kesehatan Terawan dan Presiden Jokowi.
Komunikasi publik menteri kesehatan kepada masyarakat sangat buruk. Di dalam riset ini dari 16 ribu percakapanada 93 persen sentimen negatif terhadap menteri kesehatan. Ini merupakan modal sosial yangrapuh bagi pejabat negara, yang harus mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan masalahpublik yang sangat serius, yakni
Pandemi
Covid-19
ini.
Kedelapan,tidak hanya menteri kesehatan, percakapan yang menyangkut atau terkait presiden juga bersifat negatif. Dari 8,666 ribu percakapan menyangkut presiden Jokowi, ditemukansentimen negatif yang tinggi, yaitu sekitar 79 persen. Sedangkan percakapan yang mengandungsentimen positif terkait presiden Jokowi hanya 21 persen.
Dari hasil pantauan secara kualitatif, content analysis media mainstream, dan hasilkuantitatif big data tersebut di atas, terlihat
Pemerintah
belum mempunyai tingkat kepercayaan yang memadai di depan publik. Itu ditunjukkan oleh sentimen negatif yang tinggi.
Sentimen negatif dalam ratusan ribu percakapan tersebut tidak hanya terhadap
Pemerintah
secara kolektif, tetapi juga langsung tertuju pada Presiden Jokowi dan Menteri Terawan.
Selain sentimen negatif, perpecahan di antara pimpinan pemerintahan,
Pemerintah
pusat dan presiden dengan gubernur sangat menonjol di media mainstream. Ini bukan hanya menambah runyam persepsi publik terhadap
Pemerintah
, tetapi jugamenjadi halangan bagi
Pemerintah
untuk bekerja secara efektif untuk melindungimasyarakat dari bahaya
Covid-19
.
Akhirnya penundaan demi penundaan terlihat, bahkan juga terlambat dan dianggap kurang akurat soal data. Publik masih belum sepenuhnya percaya data resmi yang dirilis
Pemerintah
.
Pandemi
ini masalah publik yang rumit dan meluas.
Pemerintah
memerlukan dukunganrakyat secara meluas pula. Jika sentimen negatif tinggi terhadap
Pemerintah
, maka dukungan rakyat tidak akan memadai, bahkan bisa terjadi acuh tgak acuh danpembankangan. Untuk mendapatkan dukungan, maka perlu meningkatkan sentimen positif dengan memperbaiki komunikasi kepada publik, transparan dan jujur, tidak adadata yang disembunyikan, dan menghindari perpecahan sesama jajaran
Pemerintah
.
[]

Leave a Reply