Jaga Stabilitas Perekonomian Saat Covid-19, Pemerintah Teken Kebijakan Restrukturisasi

Kebijakan restrukturisasi OJK untuk memberikan ruang kepada sektor riil dan lembaga keuangan untuk tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kebijakan restrukturisasi OJK untuk memberikan ruang kepada sektor riil dan lembaga keuangan untuk tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Melalui video conference , Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan, “kriteria yang mendapat restrukturisasi  yaitu sektor riil yang terimbas covid-19 terhadap penghasilan seperti,  UMKM, sektor informal seperti ojek online atau nelayan, kreditur KPR (apabila terimbas covid 19 dapat mengajukan),” jelasnya.
Tetapi, bagi kreditur yang cash flownya tidak terganggu dan masih mampu membayar cicilan diharapkan tetap melaksana kewajiban pembayaran.
Untuk penundaan (tenor) pembayaran paling lama selama 12 bulan.

“Adapun cara untuk rektruturisasi yaitu, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan  pokok, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan,konversi kredit atau pembiayaan penyertaan modal sementara,” terangnya dalam vidcon.
Setiap nasabah boleh mengajukan restrukturisasi asalkan memang terdampak pada covid-19 sesuai dengan aturan POJK/11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional.
Dalam mekanismenya indikator nasabah yang mendapat resturukturisasi akan diserahkan kepada lembaga jasa  keuangan supaya tidak ada penumpang gelap.
“Untuk perusahaan pembiayaan (leasing) akan mengikuti arahan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang sudah disesuaikan dengan aturan OJK. Maka, setiap perusahaan pembiayaan harus menerima data nasabah yang mengajukan resturukturisasi,” paparnya.
Ada 110 perusahaan pembiayaan yang menerima restruturisasi.

Penulis: Nanda Sagita Ginting

Editor: Gaya Lufityanti

Leave a Reply